JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan langkah besar dalam transformasi tata kelola keuangan dan stabilitas ekonomi daerah. Bertempat di kawasan Gilimanuk, Senin (24/2/2026), Pemkab Jembrana menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Acara tersebut dirangkaikan dengan momen bersejarah, yakni Launching E-Retribusi Parkir dan Peresmian Sistem Pembayaran Tolgate menggunakan E-Money di Parkir Manuver dan Terminal Penumpang Gilimanuk.
Wakil Bupati Jembrana, dalam arahannya, menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai di pintu gerbang Pulau Dewata ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang bersih.
“Penerapan e-money di Tolgate Gilimanuk adalah wujud nyata komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan sistem digital, pencatatan transaksi menjadi lebih akurat, meminimalisir potensi kebocoran, dan memastikan pendapatan daerah tercatat secara real-time,” ujar Wakil Bupati.
Infrastruktur ini didukung oleh pemasangan enam unit perangkat tolgate dan penyediaan server melalui dukungan CSR dari Bank BPD Bali. Setelah melalui masa uji coba pada 17-23 Februari, sistem ini kini resmi beroperasi penuh untuk melayani masyarakat.
Selain persoalan digitalisasi, HLM kali ini juga memberikan atensi khusus pada stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Nyepi dan Idul Fitri.
Wakil Bupati menginstruksikan jajaran terkait untuk memperkuat intervensi pasar. “Kita harus bergerak cepat melalui Gelar Pangan Murah (GPM) yang terintegrasi dengan monitoring digital agar pengendalian harga tepat sasaran. Saya juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola 'Belanja Bijak' melalui sosialisasi masif di kanal media pemerintah,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali turut memberikan apresiasi atas progres digitalisasi di Jembrana. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya posisi strategis Jembrana sebagai jalur distribusi logistik utama. Strategi jangka pendek hingga panjang direkomendasikan untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan, termasuk akselerasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintah.
Senada dengan hal tersebut, Perwakilan Direktur Utama PT BPD Bali memaparkan transformasi digital melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI untuk mendukung akuntabilitas penerimaan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jembrana, pimpinan DPRD, Kepala Bank BPD Bali Cabang Negara, para Asisten Sekda, pimpinan Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Jembrana, serta Direktur ASDP Gilimanuk.
Dengan peluncuran inovasi ini, Kabupaten Jembrana optimis mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih prima, modern, dan berdaya saing di era digital.